TeknoLimit.Id – Mantan pemilik klub sepak bola Chelsea FC, Roman Abramovich, kembali menjadi sorotan setelah memperketat sengketa hukumnya dengan pemerintah United Kingdom mengenai dana sekitar £2,5 miliar yang berasal dari penjualan klub tersebut. Dana itu masih dibekukan sejak tahun 2022, ketika sanksi internasional diberlakukan terhadap Abramovich menyusul invasi Russia ke Ukraine.
Ketika klub dijual kepada konsorsium yang dipimpin oleh pengusaha Amerika, Todd Boehly, pemerintah Inggris memutuskan untuk menahan dana hasil penjualan tersebut di rekening bank khusus di Inggris. Tujuannya adalah memastikan uang tersebut digunakan untuk membantu para korban perang di Ukraina.
Namun, tim hukum Abramovich menyatakan bahwa dana tersebut secara hukum tetap berada di bawah kepemilikan perusahaan miliknya, Fordstam Ltd. Perusahaan inilah yang sebelumnya digunakan Abramovich untuk mendanai Chelsea selama masa kepemilikannya yang sukses di stadion Stamford Bridge.
Perdebatan soal tujuan bantuan
Perselisihan utama muncul dari perbedaan interpretasi tentang siapa yang dimaksud sebagai “korban perang.” Saat mengumumkan rencana penjualan klub pada Maret 2022, Abramovich mengatakan bahwa seluruh hasil penjualan akan digunakan untuk membantu “semua korban konflik di Ukraina.”
Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran dari pejabat Inggris karena dianggap membuka kemungkinan bantuan juga diberikan kepada warga Rusia yang terdampak konflik. Pemerintah Inggris menegaskan bahwa dana tersebut harus difokuskan secara khusus pada bantuan bagi korban di Ukraina.
Firma hukum Kobre & Kim yang mewakili Abramovich menyatakan bahwa klien mereka sudah berniat menyumbangkan dana tersebut sebelum sanksi diberlakukan. Mereka juga menilai sikap pemerintah Inggris seolah menjadikan donasi tersebut sebagai bentuk hukuman terhadap Abramovich.
Pemerintah Inggris memberi batas waktu
Setelah kebuntuan yang berlangsung selama hampir tiga tahun, pemerintah Inggris mulai menunjukkan sikap lebih tegas. Menteri Dalam Negeri Inggris, Yvette Cooper, menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah hukum jika tidak ada kesepakatan terkait penggunaan dana tersebut.
Cooper menekankan bahwa uang tersebut telah dijanjikan untuk membantu Ukraina sejak lama dan sudah saatnya dana itu benar-benar disalurkan. Sikap serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, yang memperingatkan bahwa waktu untuk menyelesaikan masalah ini semakin terbatas.
Jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada kesepakatan, pemerintah Inggris membuka kemungkinan mengambil tindakan lebih lanjut untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan kemanusiaan yang telah dijanjikan.
